100 Persen PHDI Provinsi Daftar, Mahasabha XIII Siap Satukan Aspirasi Umat Hindu
Admin 2 - atnews
Jakarta (Atnews) – Persiapan pelaksanaan Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) semakin matang. Hingga 1 Oktober 2026, seluruh 35 PHDI Provinsi atau 100 persen telah mendaftarkan diri sebagai peserta Mahasabha XIII.
Berdasarkan Dashboard Monitoring Pendaftaran Peserta Mahasabha XIII, capaian tersebut dinilai menjadi kabar positif sekaligus mencerminkan semangat kebersamaan seluruh PHDI Provinsi dalam menjaga marwah dan memperkuat legitimasi Majelis.
Di tengah berbagai dinamika kehidupan keumatan, tantangan, serta persoalan yang dihadapi umat Hindu, PHDI membutuhkan legitimasi yang kuat sebagai Majelis tertinggi umat Hindu di Indonesia.
Secara AD/ART, Mahasabha dinyatakan sah apabila didukung sedikitnya dua pertiga PHDI Provinsi yang ada. Dengan jumlah 35 PHDI Provinsi saat ini, dukungan minimal 24 PHDI Provinsi sebenarnya sudah memenuhi persyaratan tersebut.
Namun, Mahasabha tidak semata-mata berkaitan dengan legalitas formal. Lebih dari itu, forum tertinggi organisasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, persatuan, serta rasa memiliki seluruh pemangku kepentingan terhadap PHDI.
Karena itu, partisipasi 35 dari 35 PHDI Provinsi dinilai memiliki makna penting. Capaian tersebut juga menunjukkan perkembangan dibandingkan pelaksanaan Mahasabha XII lima tahun sebelumnya, yang diikuti 27 dari 32 PHDI Provinsi atau sekitar 84 persen.
Berdasarkan database PHDI Pusat, sebelumnya tercatat 298 PHDI Kabupaten/Kota. Setelah dilakukan pembaruan data, jumlah tersebut meningkat menjadi 303 PHDI Kabupaten/Kota.
"Penambahan tersebut berasal dari lima kabupaten yang sebelumnya belum memiliki kepengurusan PHDI, namun kini telah berhasil membentuk kepengurusan yang sah dan memperoleh Surat Keputusan (SK) dari PHDI Provinsi masing-masing," jelasnya.
Kelima PHDI Kabupaten tersebut yakni PHDI Kabupaten Batanghari dan Sarolangun di Provinsi Jambi, PHDI Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur di Provinsi Maluku, serta PHDI Kabupaten Prabumulih di Sumatera Selatan.
Dari total 303 PHDI Kabupaten/Kota tersebut, sebanyak 251 telah mendaftarkan diri sebagai peserta Mahasabha XIII atau mencapai sekitar 83 persen.
Dengan sebaran wilayah Indonesia yang luas, termasuk sejumlah daerah terluar Nusantara, tingkat partisipasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperluas keterlibatan umat Hindu dalam forum Mahasabha XIII.
Mahasabha XIII juga melibatkan organisasi kemasyarakatan Hindu tingkat nasional yang selama ini menjadi mitra kerja PHDI serta secara tradisi menempatkan PHDI sebagai Majelis tertinggi umat Hindu di Indonesia.
Organisasi tersebut antara lain Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Prajaniti Hindu Indonesia, Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia (ICHI), Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN), Ikatan Dosen Hindu Indonesia (DHI), Perkumpulan Acarya Hindu Nusantara (Pandu Nusa), dan Perkumpulan Pendidik Pasraman Indonesia (P3I).
Selain itu, pimpinan 14 Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) serta pembina rohani di berbagai instansi dan lembaga pemerintah tingkat pusat yang bergerak dalam pembinaan keumatan juga diundang dalam Mahasabha XIII, baik sebagai peserta maupun peninjau.
Pelibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut diarahkan untuk memperkuat legitimasi Majelis sekaligus membangun sinergi dalam pembinaan kehidupan keumatan Hindu di Indonesia.
Memasuki awal Oktober 2026, hampir seluruh stakeholder yang diundang telah melakukan pendaftaran dan mengirimkan utusan untuk menghadiri Mahasabha XIII.
Dengan perkembangan pendaftaran yang dinilai positif tersebut, Mahasabha XIII PHDI dijadwalkan siap digelar pada 8–11 Oktober 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Mahasabha XIII diharapkan berlangsung lancar dan tertib serta menghasilkan keputusan dan ketetapan yang bermanfaat bagi umat Hindu, bangsa, dan negara (Z/002)
Berdasarkan Dashboard Monitoring Pendaftaran Peserta Mahasabha XIII, capaian tersebut dinilai menjadi kabar positif sekaligus mencerminkan semangat kebersamaan seluruh PHDI Provinsi dalam menjaga marwah dan memperkuat legitimasi Majelis.
Di tengah berbagai dinamika kehidupan keumatan, tantangan, serta persoalan yang dihadapi umat Hindu, PHDI membutuhkan legitimasi yang kuat sebagai Majelis tertinggi umat Hindu di Indonesia.
Secara AD/ART, Mahasabha dinyatakan sah apabila didukung sedikitnya dua pertiga PHDI Provinsi yang ada. Dengan jumlah 35 PHDI Provinsi saat ini, dukungan minimal 24 PHDI Provinsi sebenarnya sudah memenuhi persyaratan tersebut.
Namun, Mahasabha tidak semata-mata berkaitan dengan legalitas formal. Lebih dari itu, forum tertinggi organisasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, persatuan, serta rasa memiliki seluruh pemangku kepentingan terhadap PHDI.
Karena itu, partisipasi 35 dari 35 PHDI Provinsi dinilai memiliki makna penting. Capaian tersebut juga menunjukkan perkembangan dibandingkan pelaksanaan Mahasabha XII lima tahun sebelumnya, yang diikuti 27 dari 32 PHDI Provinsi atau sekitar 84 persen.
Sekretaris Umum PHDI, IK Budiasa megatakan, memantau pendaftaran PHDI Provinsi, Panitia Mahasabha XIII terus melakukan pemantauan, pendampingan, dan fasilitasi terhadap proses pendaftaran PHDI Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia di Jakarta, Jumat (2/10).
"Penambahan tersebut berasal dari lima kabupaten yang sebelumnya belum memiliki kepengurusan PHDI, namun kini telah berhasil membentuk kepengurusan yang sah dan memperoleh Surat Keputusan (SK) dari PHDI Provinsi masing-masing," jelasnya.
Kelima PHDI Kabupaten tersebut yakni PHDI Kabupaten Batanghari dan Sarolangun di Provinsi Jambi, PHDI Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur di Provinsi Maluku, serta PHDI Kabupaten Prabumulih di Sumatera Selatan.
Dari total 303 PHDI Kabupaten/Kota tersebut, sebanyak 251 telah mendaftarkan diri sebagai peserta Mahasabha XIII atau mencapai sekitar 83 persen.
Dengan sebaran wilayah Indonesia yang luas, termasuk sejumlah daerah terluar Nusantara, tingkat partisipasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperluas keterlibatan umat Hindu dalam forum Mahasabha XIII.
Mahasabha XIII juga melibatkan organisasi kemasyarakatan Hindu tingkat nasional yang selama ini menjadi mitra kerja PHDI serta secara tradisi menempatkan PHDI sebagai Majelis tertinggi umat Hindu di Indonesia.
Organisasi tersebut antara lain Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Prajaniti Hindu Indonesia, Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia (ICHI), Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN), Ikatan Dosen Hindu Indonesia (DHI), Perkumpulan Acarya Hindu Nusantara (Pandu Nusa), dan Perkumpulan Pendidik Pasraman Indonesia (P3I).
Selain itu, pimpinan 14 Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu (PTKH) serta pembina rohani di berbagai instansi dan lembaga pemerintah tingkat pusat yang bergerak dalam pembinaan keumatan juga diundang dalam Mahasabha XIII, baik sebagai peserta maupun peninjau.
Pelibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut diarahkan untuk memperkuat legitimasi Majelis sekaligus membangun sinergi dalam pembinaan kehidupan keumatan Hindu di Indonesia.
Memasuki awal Oktober 2026, hampir seluruh stakeholder yang diundang telah melakukan pendaftaran dan mengirimkan utusan untuk menghadiri Mahasabha XIII.
Dengan perkembangan pendaftaran yang dinilai positif tersebut, Mahasabha XIII PHDI dijadwalkan siap digelar pada 8–11 Oktober 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Mahasabha XIII diharapkan berlangsung lancar dan tertib serta menghasilkan keputusan dan ketetapan yang bermanfaat bagi umat Hindu, bangsa, dan negara (Z/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Perkuat Hubungan Indonesia Tiongkok
