Sekda Adi Arnawa Teken Komitmen Penguatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Badung, 30/7 (Atnews) - Seskab. Badung, I Wayan Adi Arnawa menandatangani Komitmen Penguatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Provinsi Bali untuk memperkuat dan melakukan monitoring terhadap pengembangan implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Denpasar Selasa (30/7). 

Hadir dalam acara ini  Wakil Ketua Ombudsman RI. Lely Pelitasari Soebekty, Ketua Ombudsman Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, Perwakilan Kantor Staf Presiden, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Sekda Bali Dewa Made Indra beserta Seskab/Kota se Bali.

Dari Pemkab. Badung hadir juga Cok.Raka Darmawan Asisten Administrasi Umum , Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti serta admin dari LAPOR! SP4N.

Adi Arnawa mengatakan, Pemkab.Badung sudah mempunyai kebijakan untuk membangun aplikasi pengaduan seperti panggilan 112 untuk emergensi dan 14084 untuk layanan pengaduan terkait pelayanan publik.

 “Hanya yang perlu dilakukan komitmen untuk menindak lanjuti pengaduan. Untuk itu jadikan momentum penandatangan MOU sebagai evaluasi terhadap aplikasi pengaduan yang sudah ada dan saya harapkan perangkat daerah di Badung dapat berbenah seperti membentuk Unit Reaksi Cepat (URC) untuk menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat,” tegas Adi Arnawa.

Ombudsman Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab mengatakan, Badung mempunyai komitmen dengan  pengaduan pelayanan publik. Salah satunya  telah ditindklanjuti dengan membentuk tim koordinasi pengelola pengaduan dan petugas administrator pengelola LAPOR!SP4N sejak 2017. 

Sementara Inspektur Badung Luh Suryaniti menyampaikan melalui LAPOR! SP4N Badung sudah menanggapi sebanyak 76 laporan pengaduan dari Januari sampai 29 Juli 2019 dan seluruhnya sudah ditintaklanjuti.

 Asisten Administrasi Umum Cok. Raka Darmawan menyampaikan upaya yang dilakukan  dalam pengelolaan LAPOR!SP4N antara lain pembagian piket admin, pembuatan grup WA LAPOR!, pembuatan akun eksekutif bagi pimpinan sebagai sarana supervise dan rencana pembuatan platform pengaduan terintegrasi. (Mur/02).