NCPI Usulkan Indonesia Bentuk ITB

Denpasar, 15/6 (Atnews) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) mengharapkan mengharapkan pembentukan Indonesia Tourism Board (ITB).

Hal itu agar setara dengan negara-negara maju industri pariwisatanya, karena ada wadah yang konsen mengurus hal itu seperti Singapura Tourism Board.

“Pembentukan itu dalam mewadahi elemen pariwisata dalam mendukung tercapai target kunjungan wisatawan datang ke Indonesia,” kata Ketua Umum NCPI Dr. I Gusti Kade Sutawa,SE.,MM., MBA., di Denpasar, Sabtu (15/6).

Hal itu disampaikan ketika Deklarasi dan Pengukuhan yang tertuang dalam Surat Keputusan. DPP NCPI Nomor 01 Tahun 2019 tentang Surat Pengukuhan Periode 2019-2024.

Dengan mengukuhkan sembilan DPW yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi.

Langkah awal yang akan dijalankan pihaknya yakni mewujudkan visi pariwisata berkelanjutan di Indonesia. 

“Yang pertama kita akan mengelola SDM pariwisata, dan seluruh pelaku pariwisata yang ada di Indonesia itu bersatu,” ujarnya.

Ia didampingi Ketua Panitia Drs. I Wayan Witama mengaku akan menyiapkan master plan tentang pariwisata, dan infrastruktur penunjangnya yang harus ada, serta mengajak kerja sama dengan maskapai penerbangan.

“Dari segi promosi dan informasi tentang pariwisata Indonesia harus ada di semua negara. Karena jika dibandingkan dengan lain, mereka itu minimal ada di tiga sampai dengan empat negara,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Umum Sinergi Nawa Cita Indonesia (SNCI) Dr. RM. Suryo Atmanto,MBA., MRE mengatakan, pariwisata sebagai fundamemtal ekonomi yang paling sehat di negara kepulauan Indonesia.

“Kita ini negara kepulauan yang dulu banyak kerajaannya, kebudayaannya dan keanekaragaman agama. Ini adalah potensi pariwisata yang sangat besar,” ujarnya.

Melihat potensi itu, pihaknya memprakarsai untuk mendeklarasikan dan mengukuhkan NCPI ini. 

Dalam meningkatkan pariwisata itu sendiri, mengingat animonya menurun dibandingkan dengan negara lain yang sama-sama bergerak di bidang pariwisata.

Disamping itu, pentingnya ada pengaturan standar harga akomodasi pariwisata agar tidak ada persaingan harga yang merusak citra pariwisata.

Untuk itu, NCPI agar melakukan rapat kerja dan bekerja cepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga pariwisata pulih. (ART/02)