Menilik Prestasi Kerja dan Fungi PPATK

Oleh Dr. I Wayan Sudirta, SH, MH

Beberapa waktu lalu, PPATK merilis hasil kinerja kelembagaan PPATK di tahun 2025 yang menunjukkan data terkait dengan hasil analisis, pemeriksaan, atau temuan PPATK dalam perannya sebagai intelijen keuangan di bidang anti pencucian uang hasil kejahatan.

Prestasi ini dikemukakan  PPATK dengan menyajikan data produk intelijen  hasil temuan PPATK yang antara lain berupa 994  Hasil Analisis, 17 Hasil Pemeriksaan, dan Informasi  sejumlah 529.

Data ini dilengkapi pula dengan total  perputaran dana sejumlah kira-kira Rp. 2.085,48  Triliun, angka yang naik sekitar 42,9 persen  dibandingkan tahun sebelumnya dari perputaran  dana hasil temuan PPATK.

Namun begitu, sepertinya temuan hasil produk laporannya memang turun 48,55 persen dari hasil produk intelijen PPATK yang sejumlah 2594 di tahun 2024. Keberhasilan PPATK masih mengandung beberapa tantangan di kedepannya.

Sejumlah fitur di tahun 2025 lalu memang menghiasi kerja PPATK. Di tengah isu dan fenomena di bidang keuangan global, dari perang tarif, volatilitas pasar keuangan atau pasar modal, hingga sejumlah fenomena hukum dan ekonomi dinsejumlah negara dan daerah, PPATK setidaknya tetap berkomitmen tinggi dalam kinerja.

Misalnya PPATK telah berhasil menorehkan peningkatan angka kesadaran kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor. Terlihat adanya 43.723.386 laporannkeuangan yang masuk atau naik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 35.650.984 laporan.

Hasil tersebut juga mencerminkan beberapa hal terkait laporan transaksi keuangan,nantara lain kenaikan hasil laporan transaksinkeuangan mencurigakan yang mencapai 183.281 laporan (naik 2,7 persen di tahun 2024) dan fitur laporan lainnya seperti laporan transaksi tunai dan transfer dana luar negeri.

Rincian laporan keuangan dirilis oleh PPATK untuk menjadi pertanggungjawaban terhadap publik tentang kinerja pemerintah dalam meningkatkan efektivitasn rezim anti pencucian uang.

PPATK menjadi salah satu instansi terdepan dalam pendeteksian kejahatan yang menggunakan analisa transaksi keuangan sebagai salah satu pendukung besar sistem penegakan hukum.

PPATK masih memberikan kesan bahwa harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum

masih cukup tinggi di tengah menurunnya angka kepercayaan masyarakat atau kredibilitas sistem

penegakan hukum.

Komisi III DPR dalam fungsi pengawasannya mengadakan evaluasi rutin kepada PPATK dan dari laporannya, Komisi III menilai bahwa kerja PPATK dari tahun ke tahun memang cenderung meninhukum.

Data hasil analisis dan produk PPATK dilaporkan dengan tren peningkatan dan bahkan menjadi salah satu data atau bahan utama pendukung penyidikan di berbagai perkara tindak pidana.

Namun meskipun terus memberikan laporan hasil analisa, PPATK juga melaporkan kepada Komisi III DPR bahwa tindak lanjut oleh penegak hukum justru cenderung rendah.

Hasil analisa memang tidak dapat langsung menjadi alat bukti yang dirasa cukup untuk membuat terang sebuah kejahatan atau tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP atau KUHAP.

Hasil Analisa PPATK yang disalurkan kepada Penyidik atau aparat penegak hukum belum tentu menjamin keberhasilan atau kemudahan dalam mendapatkan alat bukti.

Namun hasil analisa ini setidaknya menjadi petunjuk atau memberi jalan terang bagi penegakan hukum.

Kita bisa mengambil contoh tentang fokus area PPATK antara lain tindak pidana korupsi, narkotika, perpajakan, penipuan atau kejahatan finansial, TPPO, atau judi online.

PPATK juga berupaya untuk berfokus pada Green Financial Crimes, seperti kejahatan di bidang pertambangan, kehutanan, perdagangan satwa liar atau terlindungi, dan kejahatan sumber daya alam lainnya termasuk dalam bidang lingkungan hidup.

Di satu sisi, masyarakat dapat melihat dampak secara langsung dari kinerja PPATK dibidang judi online, dimana dana perputarannya turun dari Rp. 359 Triliun di tahun 2024 menjadi Rp. 155 Triliun di tahun 2025. 

Data ini menunjukkan fokus area PPATK yang signifikan dalam memantau dan mencegah judi online. Alhasil kerja PPATK bersama lembaga terkait seperti Kominfo, Polri, dan lembaga lainnya berhasil menurunkan angka judi online.

Di sisi lain, data hasil temuan fokus area PPATK tersebut ternyata masih belum dapat berkontribusi langsung dengan menurunnya angka kejahatan tertentu.

Masih maraknya tindak pidana korupsi, Narkotika, perpajakan, dan penipuan finansial menjadi data pembanding yang tidak searah dengan upaya

PPATK.

Tentu masih banyak faktor seperti keseriusan aparat, kesadaran masyarakat, atau tingkat kemampuan dalam pencegahan kejahatan yang turut mempengaruhi ketidakberhasilan dalam menurunkan angka kejahatan tersebut.

Namun setidaknya, PPATK mampu menyajikan data dan memberi tahu pada publik bahwa kejahatan tersebut masih ada dan cukup besar atau sistemik.

Progresivitas Fungsi Data Intelijen Keuangan

Lebih jauh lagi, selain berfungsi sebagai data penting untuk penelusuran aset tindak pidana, hasil temuan PPATK dapat berfungsi sebagai pendukung dalam kebijakan penegakan hukum.

Jika kita menganalisa data terkait kinerja PPATK secara mendasar, kita juga bisa melihat berbagai hal yang tersirat, seperti terkait optimalisasi upaya negara dalam mendeteksi potensi tindak pidana, termasuk tindak pidana yang terorganisasi dan bersifat lintas batas, adaptasi penggunaan teknologi keuangan yang modern dan canggih dalam sebuah kultur jaringan kejahatan, hingga membaca arah dan tujuan kejahatan secara lebih luas dan mendalam, khususnya menarik pelaku utama atau aktor intelektual.

Data intelijen keuangan di berbagai negara menjadi salah satu kunci penting tidak hanya untuk pengungkapan sebuah kejahatan namun menjadi cara untuk membaca tren kejahatan modern.

Hal ini yang sebenarnya menjadi harapan bagi negara untuk pemanfaatan data intelijen keuangan maupun intelijen penegakan hukum. Pemanfaatannya boleh dibilang masih kurang optimal, sehingga meskipun data yang disajikan banyak, belum tentu sumber dayanya cukup memadai untuk eksekusinya.

Boleh jadi sumber dayanya tidak cukup cepat untuk merespon dan segera “menindak” dan tertinggal di belakang si pelaku kejahatan. 

Data PPATK atau hasil analisa intelijen keuangan dan data penegakan hukum tidak selalu linear atau  saling terhubung. Kecenderungan kenaikan produk hasil temuan PPATK misalnya dapat menunjukkan kepada kita setidaknya ada dua data strategis yakni data hasil atau peningkatan kinerja PPATK serta satgas TPPU dari tahun ke tahun dan data terkait tingkat kejahatan yang dapat diindentifikasi melalui transaksi keuangan dan ditangani oleh sistem penegakan hukum.

Biasanya dari tahun ke tahun persoalannya sama yaitu tindak lanjut yang relatif kurang responsif. Beban penegakan hukum yang ada saja masih sulit diselesaikan dengan cepat.

Sekarang beban itu ditambah lagi dengan temuan-temuan intelijen keuangan yang mungkin sudah cukup untuk dapat segera dilakukan penindakan atau penegakan hukum. Alhasil ketidakseimbangan ini masih menjadi pekerjaan rumah atau tantangan sistem penegakan hukum.

Disamping itu, peningkatan hasil temuan PPATK menunjukkan kenaikan tingkat kesadaran pihak pelapor seperti bank atau lembaga keuangan lain. Tingkat kesadaran yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama telah mulai terealisasi.

Hal ini seiring juga dengan meningkatnya kemampuan

pendeteksian terhadap kejahatan. Alhasil, peningkatan data hasil kerja ini belum tentu dapat diinterpretasikan sebagai prestasi atau peningkatan kerja di bidang penegakan hukum seperti peningkatan integritas lembaga keuangan.

Sama halnya dengan laporan kerja oleh instansi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK atau BNN, peningkatan jumlah penindakan bisa jadi menunjukkan sebuah prestasi, namun secara paradoks data tersebut juga menunjukkan tingkat kelemahan pada sistem pencegahan atau masih

ada celah dalam penanggulangan kejahatan.

Dua sisi mata uang ini akan selalu memperlihatkan betapa beban kerja lembaga hukum memang selalu dalam situasi unik.

Peningkatan hasil temuan PPATK di tahun 2025 lalu mencerminkan pula kegagalan sistem penegakan hukum setidaknya dalam mencegah kejahatan.

Namun dengan begitu, setidaknya hasil temuan intelijen keuangan menjadi sebuah jalan bagi penegakan hukum untuk memulihkan kerugian finansial seperti kerugian negara atau pemulihan aset.

Oleh sebab itu, selain melakukan evaluasi rutin terhadap PPATK, pengawasan juga perlu dilakukan oleh Komisi III DPR terhadap instansi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, BNN, dan KPK, terutama dalam menilai efektivitas hasil analisa atau temuan PPATK.

Komisi III DPR juga dapat menjadi salah satu jalan penghubung antara hasil produk PPATK dengan upaya dorongan tindak lanjut penegak hukum. Selain itu, Komisi III DPR sebagai representasi masyarakat juga dapat terus berupaya mendorong kapasitas disamping profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas sistem penegakan hukum dan peradilan; seperti mendorong reformasi kultur dan struktur.

Hal penting lain yang dapat dilakukan Komisi III DPR adalah penguatan terhadap PPATK. Selain penguatan kelembagaan, dukungan juga diberikan dengan berbagai kebijakan yang akan membantu PPATK.

Berbagai kebijakan telah dihasilkan untuk penguatan PPATK seperti UU Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, hingga KUHP-KUHAP untuk meningkatkan profesionalisme dan kemudahan dalam menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Terakhir, DPR berupaya untuk menghadirkan kemudahan dalam pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset yang akuntabel untuk mendukung integritas penegakan hukum.

Penutup

Dalam membaca hasil temuan PPATK, kita selalu dapat melihat gambaran hasil kerja dan kemampuan pendeteksian terhadap laporan keuangan sekaligus gambaran situasi kriminalitas dan penegakan hukum di Indonesia.

Kita perlu mengapresiasi kerja keras PPATK dalam mendukung sistem penegakan hukum. PPATK menjadi andalan dalam mendeteksi kejahatan maupun pengungkapan sebuah jaringan kejahatan.

PPATK menjadi salah satu kunci jawaban untuk pengungkapan kejahatan secara lebih modern dan responsif.

Lebih jauh lagi masyarakat tentu berharap banyak kepada PPATK dalam meningkatkan pendeteksian dini terhadap potensi dan risiko kejahatan.

Tetapi tentu tidak boleh hanya berhenti disitu saja. Masyarakat juga ingin melihat efektivitas kerja sistem penegakan hukum.

Diharapkan dengan peningkatan produk PPATK, keuntungan tersebut juga dapat meningkatkan jumlah tindak lanjut penegakan hukum yang seterusnya akan mampu menurunkan angka kejahatan di Indonesia.

Harapan besarnya tentu kredibilitas lembaga keuangan Indonesia meningkat, penegak hukum yang semakin produktif dan profesional, serta terpeliharanya situasi keamanan dalam dunia usaha maupun keamanan di masyarakat.

Langkah strategis dan kebijakan tentu masih akan terus dibutuhkan disesuaikanndengan perkembangan masyarakat hingga teknologi.

Kerjasama dan sinergisitas antar pihak diperlukan untuk membangun pencapaian tujuan bersama serta komitmen besar untuk menciptakan Indonesia yang aman, nyaman, adil, dan berkepastian hukum.

Tantangan akan terus ada, namun optimisme dan harapan harus tetap dipelihara. Inilah yang telah ditunjukkan oleh konsistensi kerja PPATK.

Ke depan, PPATK tetap akan menjadi salah satu andalan dalam penegakan hukum dan menjadi bagian dari upaya negara untuk memulihkan kekayaan negara dan mencegah kebocoran kekayaan negara.

*) Dr. I Wayan Sudirta, SH, MH. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan